TUGAS 5-PEREKONOMIAN INDONESIA
1.APa yang dimaksud dengan
revaluasi,devaluasi,embargo,hedging,kouta impor ?
Devaluasi adalah menurunnya nilai mata
uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut
terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam
negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya
nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk
kepada kebijakan pemerintah.
Revaluasi adalah meningkatnya nilai mata uang
dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, maka
pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil.
Istilah revaluasi lebih sering dikaitkan dengan meningkatnya nilai uang suatu
negara terhadap nilai mata uang asing. Revaluasi juga merujuk kepada kebijakan
pemerintah.
Dalam perniagaan dan politik internasional, EMBARGO adalah
pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo
umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk
mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan
internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari
embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut
menderita karenanya.
Embargo biasanya
digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan
atau kesepakatan. Salah satu contoh embargo adalah yang pernah diterapkan Amerika
Serikat terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 dalam
hal pengadaan senjata militer akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor
Timur.
Hedging
adalah strategi trading untuk "membatasi" atau "melindungi"
dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan.
Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemungkinan
rugi (loss) meski ia tengah melakukan transaksi. Caranya adalah dengan
memperkecil risiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak
memungkinkan trader meraih profit.
Kuota impor merupakan
salah satu kebijaksanaan non tarif (non tariff barriers), yaitu
kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi,
sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan intyernasional. Kuota
impor itu sendiri diarti-kan sebagai tindakan sepihak yang dilakukan secara
sepihak dengan jalan menentukan batas maksimum jumlah barang yang boleh diimpor
selama jangka waktu tertentu. Tujuan pokoknya adalah untuk melindungi
kepentingan industri dan konsumen dalam negeri
2. Apa yangdimaksud dengan
laju pertumbuhan penduduk terhadap laju pertumbuhan ekonomi ?
PENDAHULUAN
Jumlah penduduk adalah salah satu indikator
penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori
Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang
potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan
produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin
banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk
terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan
jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang semakin
cepat tersebut, mengundang banyak masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman
dahulu masalah kependudukan tidak ada. Sejalan dengan perkembangan penduduk
dunia, Indonesia juga sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dari
pertambahan penduduk yang cepat.
Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun ini memerlukan tambahan investasi dan sarana untuk mendukung
kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan
lain sebagai lainnya. Hal ini tentu saja merupakan masalah bagi pemerintah
dalam usahanya membangun dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya demi untuk
menuju masyarakat yang sesuai dengan isi UUD 1945. Pertumbuhan penduduk
yang begitu pesat sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu bangsa, karena
kita lihat sekarang ini kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia
mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk, jumlah lowongan kerja yang semakin
sedikit menyebabkan di Indonesia pada tahun-tahun terakhir banyak perilaku
kriminalitas yang terjadi akibat penyimpangan status penduduk yang satu dengan
yang lain dan ini menimbulkan status sosial antar masyarakat .
Namun ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus menanggap bahwa pada kondisi awal
jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu
keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi
malahan dapat menurunkannya. Pada tahun tahun 2000, jumlah penduduk
Indonesia menunjukkan angka sebesar 205.135 juta jiwa dengan laju pertumbuhan
sebesar 10.380 juta jiwa atau sebesar 5.33 persen dari tahun 1995.
Sementara itu persentase penduduk miskin selama periode 1996- 2008 mengalami
fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. Sejalan dengan itu
kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan
sasaran utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak
mecahkan masalah kependudukan : seperti besarnya jumlah penduduk Indonesia dan
tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia. Berbagai usaha untuk menekan
laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui
berbagai program diantaranya program
keluarga berencana (KB) yang
dimulai awal 1970-an. Begitu pula usaha – usaha yang mengarah pada pemerataan
penyebaran penduduk telah dilakukan dengan cara memindahkan penduduk Pulau Jawa
diluar Pulau Jawa melalui program transmigrasi. Selain itu dengan telah
diberlakukannya program otonomi daerah, diharapkan dapat mengurangi perpindahan
penduduk terutama provinsi – provinsi di Pulau Jawa.
RANGKUMAN
Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan
ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya
stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan
menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak
terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan
dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun
berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran.
Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk
meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga
pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat.
Dengan meningkatnya pendapatan maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk
melakukan pengeluaran, semakin banyaklah barang dan jasa yang dibeli. Dimana
artinya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Tingginya laju
pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia juga menyebabkan jumlah
penduduk meningkat dengan cepat. Di beberapa bagian di dunia ini telah terjadi
kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan para ahli, dan
masing – masing dari mereka berusaha mencari faktor – faktor yang menyebabkan
kemiskinan tersebut.
Menurut Candra
Mustika sebagai
Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Jambi, dalam jurnalnya tentang “PENGARUH
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA” , Vol.1, No.4 yang diterbitkan pada Oktober
2011 secara umum menjelaskan bahwa sejalan dengan itu kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk juga merupakan sasaran utama
pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Upaya ini juga dilakukan karena jumlah penduduk dianggap sebagai sumber daya
manusia yang potensial untuk memajukan perekonomian Negara.
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam meningkatkan produksi
suatu perusahaan, dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia memiliki potensi
persediaan tenaga kerja yang cukup banyak tetapi tidak semua yang potensial
tersebut dapat terserap di tiap sektor produksi sehingga menimbulkan
pengangguran. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan
lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cendrung menurun.
Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah
kesempatan kerja.
Terkait dengan jurnal diatas ada beberapa cara dalam mengatasi laju pertumbuhan
penduduk , seperti yang ditulis oleh Ida
Rafidah dan Arief Wibowo sebagai
anggota Departemen Biostatistika dan Kependudukan FKM UNAIR dalam jurnalnya
yang berjudul “Peran KB Sebagai Pengontrol Laju Penduduk Terhadap Perekonomian
Indonesia”. Secara umum menjelaskan bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis masalah yang
dihadapi, salah satunya adalah dibidang kependudukan yaitu masih tingginya
pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasinya pemerintah mencanangkan program
Keluarga Berencana (KB). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan
akseptor melakukan Keluarga Berencana (KB) suntik antara lain pendidikan,
pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, jumlah anak, fasilitas kesehatan,
fasilitas umum, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan suami. Dalam hal
tersebut terdapat Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan suami
sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan akseptor
melakukan Keluarga Berencana (KB) suntik.
Tujuan umum adanya program kelurga berencana Meningkatkan kesejahteraan ibu,
anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera)
yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan
kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Tujuan khusus
program keluarga berencana yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan
alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi,meningkatnya kesehatan
keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.
Selain program KB tersebut, pemerintah juga memerlukan tambahan investasi untuk
mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan
khususnya di bidang perekonomian masyarakat. Seperti hal nya dijelaskan oleh Afrizawati Staf Pengajar Jurusan Administrasi
Niaga Politeknik Negeri Sriwijaya , Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN:
2085-1375, dalam jurnalnya tentang “Pengaruh Tingkat Penduduk
Terhadap Investment Grade di Indonesia” yang
diterbitkan pada Edisi Ke-VI, November 2011, secara umum bahwa peranan
investasi dalam pertumbuhan ekonomi diprediksi akan semakin meningkat, hal ini
didorong berbagai faktor positif seperti potensi pencapaianinvestment grade serta perbaikan iklim investasi
dan birokrasi.
Pencapaian investment grade merupakan bentuk pengakuan
terhadap kokohnya fundamental ekonomi makro Indonesia yang berhasil dibangun
pemerintah selama beberapa tahun ini. Istilah investment
grade merujuk pada sebuah
peringkat yang menunjuk utang pemerintah atau perusahaan, memiliki rasio yang
relatif rendah dari default atau gagal bayar sehingga memiliki
tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Syadullah, 2011:
1). Investment grade diberikan kepada suatu negara yang
memiliki fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas politik jangka panjang yang
stabil dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang
solid. Keseluruhan faktor tersebut dapat diprediksi serta di tandai dengan
defisit anggaran yang rendah, rasio hutang rendah dan inflasi yang terkendala
di berbagai sektor.
Adanya pemberian peringkat label Investment
grade dalam hal ini lembaga
pemeringkat internasional yaitu Fitch
Ratings akan memberikan
pengaruh yang cukup kuat bagi para investor asing untuk menanamkan investasinya
ke Indonesia. Lembaga ini merupakan suatu badan pemerhati dan pemberi peringkat
tingkat kelayakan suatu kelayakan suatu negara utntuk berinvestasi. Kemajuan
positif ini dapat membangkitkan harapan bahwa Indonesia merupakan Negara yang
layak dijadikan tempat berinvestasi aman bagi para investor. Seperti diketahui
sejak krisis moneter tahun 1997, Indonesia kehilangan status Investment grade, dimana
peringkat Indonesia mengalami downgrade,
bahkan pernah dinyatakan default atau gagal, setelah 14
(empatbelas) tahun lepas menyandang investment
grade akhirnya desember 2011
yang lalu, indonesisa mendapatkan kembali peringkat tersebut.
Peringkat investasi Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stable. Seperti diketahui bahwa investasi
merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang di
tandai dengan meningkatnya kegiatan volume investasi baik penanaman modal asing
maupun domestik, sehingga kedepannya akan memberikan efek positif yang
signifikan terhadap perekonomian secara makro, implikasi ini dapat terlihat
pada perubahan nilai tukar, imbal hasil obligasi pemerintah dan pasar kredit.
Indikator-indikator itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya tidak
kalah dibandingkan ekonomi negara-negara yang telah memperoleh peringkat investment grade.
Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan
ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan
dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang
akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah mengalami kenaikan peringkat
investasi, Indonesia masih dihadapkan pada tiga masalah penghambat laju
pertumbuhan ekonomi. Ketiga masalah itu adalah birokrasi, korupsi, dan
infrastruktur. Sosiolog asal Jerman, Max Weber, mengatakan birokrasi merupakan
prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa
birokrasi tidak akan mungkin dicapai ekonomi modern berkelanjutan,
industrialisasi yang cepat, dan take-off
into selfsustained growth (Giddens,
1985: 195).
Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro.
Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya investasi
itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat
kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah
akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan
tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan
masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan maka meningkat pula
kemampuan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, semakin banyaklah barang dan
jasa yang dibeli. Dimana artinya kesejahteraan masyarakat akan semakin
meningkat.
KESIMPULAN
Setelah mempelajari dan memahami ketiga jurnal tersebut, kami dapat menarik
kesimpulan bahwa Sumber daya manusia yaitu penduduk dalam konteks pembangunan
ekonomi memiliki peran ganda. Peran ganda penduduk dalam konteks pembangunan
ekonomi adalah sebagai produsen dan juga sebagai permintaan. Sejalan dengan
peran ganda tersebut, penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga
penghambat pembangunan ekonomi.
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyak atau sedikitnya
pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu tertentu, umumnya 10 tahun.
Indonesia merupakan negara yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Adapun
tindakan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengontrol laju
pertumbuhan penduduk adalah:
1. Program keluarga berencana
Keluarga berencana (disingkat
KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan
membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan
yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi, Jumlah anak dalam sebuah
keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada
tahun akhir 1970-an. Tujuan umum adanya program kelurga berencana Meningkatkan
kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil
Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera
dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan
penduduk.
2. Meningkatkan sumber daya
manusia yang telah ada
Peningkatan sumber daya manusia yang telah ada dapat dilakukan dengan
pendidikan formal maupun informal, sehingga dapat menunjang peningkatan
produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan
penduduk yang tinggi di Indonesia menyebabkan tidak meratanya penduduk dalam
suatu wilayah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai program untuk
menekan laju pertumbuhan tersebut, namun dampak negatif seperti banyaknya
tingkat pengangguran akibat tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan jumlah
lapangan kerja, tidak dapat dihindarkan. Karena tidak meratanya jumlah penduduk
menyebabkan sumber potensial dalam suatu sektor pendapatan negara juga tidak
bekerja maksimal. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia
masih tinggi.
3. Tingkat penduduk
terhadap investasi
Investasi merupakan salah satu faktor
yang penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai
Negara yang memiliki potensi yang besar, dalam hal ini tentunya juga berupaya
menarik investor sebanyak-banyaknya. Indonesia memiliki daya tarik diantaranya
dikarenakan memiliki sumber daya manusia yang potensial. Namun sayangnya,
Indonesia memiliki sumber daya manusia yang belum merata dan belum banyak
terdidik. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah kita
dalam upaya memajukan perekonomian Negara.
Jadi, semakin rendah laju pertumbuhan penduduk suatu negara akan semakin
menguntungkan bagi peningkatan kemakmuran negara tersebut. Laju pertumbuhan
penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara jika tidak
diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi dibidang lainnya. Banyaknya
jumlah penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya
yang belum produktif yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah sosial yang
cukup rumit.
3.
Apa yang dimaksud dengan kemiskinan absolute dan kemiskinan relative ?
Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang bersifat
absolut bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan dengan
suatu standar tertentu tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat secara
umum. Sedangkan kemiskinan dapat juga dipandang sebagai suatu kondisi
yang bersifat relatif bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga
diperbandingkan dengan taraf hidup masyarakat sekitarnya.
Jika menggunakan standar absolut, standar kemiskinan konsumsi
(garis kemiskinan) dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk
membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup layak dan kebutuhan
non-makanan tertentu tanpa memperhitungkan tingkat konsumsi seluruh penduduk.
Di Indonesia, angka kemiskinan absolut dihitung menggunakan garis
kemiskinan (GK). GK adalah ukuran atau indikator kesejahteraan yang menunjukkan
kemampuan daya beli yang sama dari tahun ke tahun. Kemiskinan absolut ini
paling sesuai untuk digunakan dalam pemantauan program penanggulangan
kemiskinan antar waktu.
Jika menggunakan standar relatif, standar kemiskinan akan dihitung
berdasarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara umum. Tentunya standar
ini akan berubah antar-waktu dan antar-tempat. Kemiskinan relatif ini sangat
relevan khususnya apabila Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya
dan program penanggulangan kemiskinan hanya difokuskan pada segmen termiskin
tertentu, misalnya pada 10% atau 20% termiskin dari populasi. Pada saat
inilah pendekatan kemiskinan relatif lebih tepat untuk digunakan. Berbeda
tujuan dengan kemiskinan absolut yang digunakan untuk evaluasi naik-turunnya
tingkat kemiskinan,pendekatan kemiskinan relatif ditujukan sebagai dasar
perhitungan atau pertimbangan dalam mendesain program yang ditargetkan untuk
membantu masyarakat miskin. Pada taraf yang lebih luas tujuan
segmentasi kemiskinan dalam pendekatan relatif adalah untuk menyediakan
informasi yang lebih akurat mengenai kondisi distribusi kemiskinan saat ini
agar dapat digunakan oleh program penargetan kemiskinan dalam menyusun strategi
dan jumlah target yang sesuai antara anggaran dan kebutuhan tiap tingkatan
masyarakat atau dapat juga dimanfaatkan untuk menyusun strategi pembangunan
pada setiap level pemerintahan, dari pusat hingga daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar